Merdeka.com
Nama Lengkap : Yusril Ihza
Mahendra
Alias : No Alias
Profesi : Politisi
Agama : Islam
Tempat Lahir : Lalang, Manggar,
Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
Tanggal Lahir : Minggu, 5
Februari 1956
Zodiac : Aquarius
Warga Negara : Indonesia
Saudara : Yusron Ihza Mahendra
Istri : Kessy Sukaesih, Rika Tolentino Kato
BIOGRAFI
Yusril
Izha Mahendra adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak 1998 hingga
2005, karier politik Yusril Ihza Mahendra tersebut dimulai dari keaktifannya di
dunia pendidikan dan juga organisasi. Setelah lulus SMA Yusril melanjutkan
kuliah ke Universitas Indonesia mengambil ilmu filsafat fakultas sastra dan
juga Hukum Tata Negara.
Setelah
pendidikannya di UI diselesaikan, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke
University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian
melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik
Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang
University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy
dalam Ilmu Politik.
Dalam
dunia pendidikan Yusril Izha Mahendra juga dikenal sebagai seorang pengajar di
beberapa universitas seperti Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan,
Departemen Kehakiman pada tahun 1983, staf pengajar di Program Pascasarjana UI
dan juga Fakultas Hukum UI. Yusril Ihza Mahendra juga diangkat sebagai Guru
Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.
Dunia
organisasi memang bukan sesuatu yang asing baginya, sejak masih sekolah di SMP
Yusril Izha Mahendra sudah menjadi Ketua OSIS begitu juga saat dia SMA selain
di KAPPI tingkat Rayon. Saat kuliah di UI Yusril juga terpilih menjadi Ketua
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ketika kuliah.
Yusril juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin. Lebih jauh lagi
Yusril Izha Mahendra pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Yusril
ikut dalam kepanitiaan Konferensi internasional seperti Sidang AALCO, Konferensi
Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Bukan
hanya dalam negeri Yusril Ihza Mahendra juga aktif di organisasi Internasional
seperti di Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia and the Pasific
bermarkas di Kuala Lumpur dan diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj
(Mantan Perdana Menteri Malaysia).
Bahkan
Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat Vice President dan President Asian-African
Legal Consultative Organization, bermarkas di New Delhi. Selain itu Yusril Ihza
Mahendra merupakan anggota dan Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam berbagai
perundingan internasional termasuk sidang ASEAN, Organisasi Konferensi Islam
dan APEC, termasuk menjadi wakil Indoensia untuk berbicara dan berpidato dalam
sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United
Nations) di Jenewa. Dan juga ikut menyusun Konvensi PBB serta
menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention
on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against
Corruption di Markas PBB New York.
Pada
Pemilihan Presiden di arena Sidang Umum MPR RI Oktober 1999 Yusril yang ketika
itu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan 232 suara, Abdurrahman
Wahid yang saat itu menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
memperoleh 185 suara dan Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meraih 305
suara. Atas kesepakatan pentolan Poros Tengah, Amien Rais (PAN), Akbar Tandjung
(Partai Golkar), Hamzah Haz (PPP), Matori Abdul Djalil (PKB), dan juga Yusril
(PBB), akhirnya Yusril sepakat mengundurkan diri dari arena pemilihan presiden.
Selanjutnya, Poros Tengah memberikan dukungan penuh kepada Gus Dur.
Dalam
Pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat menteri di 3 kabinet, dalam
Kabinet Pemerintahan Indonesia 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007 dengan Presiden
Abdurrahman Wahid dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999 –
7 Februari 2001. Kemudian pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004
menjadi Menteri Sekretaris Negara hingga akhirnya saat Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Yusril Ihza
Mahendra digantikan Hatta Rajasa.
Untuk
pemilihan umum calon presiden RI 2014 mendatang, PBB usung Yusril sebagai
kandidat calon presiden.
Riset dan analisa oleh Eko Setiawan
Last update: 28/11/2013
PENDIDIKAN
- Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Tahun 1982
- Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Tahun 1983
- Social Science (Master), University of the Punjab, Tahun 1984
- Politic Science (Doctor), University Sains Malaysia 1993
KARIR
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 26 Agustus 2000-7 Februari 2001
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong, Agustus 2001-2004
- Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 20 Oktober 2004-2007
- Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Depkeh (1983, serta Program Pascasarjana UI dan UMJ
SOCIAL MEDIA
twitter.com/#!/yusrilihza_mhd
http://yusril.ihzamahendra.com/
mahendra-ihza-yusril.blogspot.com
http://yusril.ihzamahendra.com/
mahendra-ihza-yusril.blogspot.com
Yusril ingin ikuti jejak Jokowi jadi gubernur lalu
presiden
Merdeka.com Reporter : Yunita Amalia | Sabtu, 26 Maret 2016 00:33
Merdeka.com - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta
2017, Yusril Ihza Mahendra terus bergeliat
melakukan kunjungan safari politiknya ke beberapa partai politik. Ketua umum
Partai Bulan Bintang itu yakin mampu meraih suara untuk duduk di kursi nomor
satu di DKI Jakarta.
Bahkan Yusril dengan percaya diri yang tinggi bisa seperti Presiden Joko Widodo yang menjadi presiden saat tengah menjabat sebagai Gubernur Jakarta. "Ya kalau rakyat menghendaki saya jadi presiden siapa yang harus melarang. Jokowi saja jadi presiden dari gubernur DKI kalian enggak pernah salahkan Jokowi kok saya dipersoalkan," kata Yusril, Jumat (25/3).
Dia juga berargumen sosok yang paling baik untuk menjabat sebagai presiden adalah orang yang memiliki pengalaman secara nasional, terlebih lagi pria kelahiran Belitung Timur itu telah dua kali menjabat sebagai menteri, yakni Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia di era Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Mestinya anda berterima kasih sama saya. Ada yang (memiliki pengalaman) kapasitas nasional mau menangani daerah pasti dia mampu. Yang tidak mampu kapasitasnya daerah nanganin nasional itu yang barangkali meragukan. Jadi kalau ada tokoh yang sebenarnya mampu memecahkan persoalan-persoalan secara nasional kemudian dia mau sukarela menangani persoalan daerah ya itu kan baik juga. Yang enggak baik itu yang kapasitasnya wali kota jadi presiden. Itu kacau bisa jadi," bebernya.
Nantinya jika dia terpilih, dia membagi tiga program prioritas utama saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yaitu pendek, menengah, dan panjang. Untuk program jangka pendek yang akan dilakukan Yusril fokus terhadap permasalahan anggaran. Menurutnya daya serap anggaran Pemprov DKI tidak cukup baik oleh sebab itu dia menilai belum ada dampak yang signifikan ditambah lagi cara Gubernur berkomunikasi dengan DPRD dinilainya tidak cukup baik.
"Berhadapan dengan DPRD saya mencoba untuk lebih baik lebih simpatik supaya anggaran dapat diberikan. Persoalannya sekarang ini daya serap anggaran cuma 40 persen, 60 persen enggak terserap karena gubernurnya enggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan DPRD," jelasnya.
Dia mengaku keputusannya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta sudah dikomunikasikan dengan beberapa parpol. Sejauh ini dia mengatakan respon parpol terhadap langkahnya dirasa positif, hal ini ditandai dengan beberapa anggota fraksi parpol yang berkomunikasi dengan Yusril. "Anggota Fraksi Golkar saja semua datang ke kantor saya begitu juga dengan Gerindra apalagi PPP. Hubungan saya selalu baik dengan partai-partai itu," pungkasnya
Bahkan Yusril dengan percaya diri yang tinggi bisa seperti Presiden Joko Widodo yang menjadi presiden saat tengah menjabat sebagai Gubernur Jakarta. "Ya kalau rakyat menghendaki saya jadi presiden siapa yang harus melarang. Jokowi saja jadi presiden dari gubernur DKI kalian enggak pernah salahkan Jokowi kok saya dipersoalkan," kata Yusril, Jumat (25/3).
Dia juga berargumen sosok yang paling baik untuk menjabat sebagai presiden adalah orang yang memiliki pengalaman secara nasional, terlebih lagi pria kelahiran Belitung Timur itu telah dua kali menjabat sebagai menteri, yakni Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia di era Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Mestinya anda berterima kasih sama saya. Ada yang (memiliki pengalaman) kapasitas nasional mau menangani daerah pasti dia mampu. Yang tidak mampu kapasitasnya daerah nanganin nasional itu yang barangkali meragukan. Jadi kalau ada tokoh yang sebenarnya mampu memecahkan persoalan-persoalan secara nasional kemudian dia mau sukarela menangani persoalan daerah ya itu kan baik juga. Yang enggak baik itu yang kapasitasnya wali kota jadi presiden. Itu kacau bisa jadi," bebernya.
Nantinya jika dia terpilih, dia membagi tiga program prioritas utama saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yaitu pendek, menengah, dan panjang. Untuk program jangka pendek yang akan dilakukan Yusril fokus terhadap permasalahan anggaran. Menurutnya daya serap anggaran Pemprov DKI tidak cukup baik oleh sebab itu dia menilai belum ada dampak yang signifikan ditambah lagi cara Gubernur berkomunikasi dengan DPRD dinilainya tidak cukup baik.
"Berhadapan dengan DPRD saya mencoba untuk lebih baik lebih simpatik supaya anggaran dapat diberikan. Persoalannya sekarang ini daya serap anggaran cuma 40 persen, 60 persen enggak terserap karena gubernurnya enggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan DPRD," jelasnya.
Dia mengaku keputusannya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta sudah dikomunikasikan dengan beberapa parpol. Sejauh ini dia mengatakan respon parpol terhadap langkahnya dirasa positif, hal ini ditandai dengan beberapa anggota fraksi parpol yang berkomunikasi dengan Yusril. "Anggota Fraksi Golkar saja semua datang ke kantor saya begitu juga dengan Gerindra apalagi PPP. Hubungan saya selalu baik dengan partai-partai itu," pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar